PENDEKATAN MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM KONTEMPORER

Abstract

Abstrak

Pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan isu multidimensional yang mencakup aspek sosial, moral, dan hukum dalam masyarakat Muslim kontemporer. Wacana ini telah lama menjadi perhatian dalam literatur fikih klasik, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan menikahi wanita yang tengah mengandung akibat hubungan nonmarital. Namun, perkembangan sosial dan transformasi nilai dalam masyarakat modern menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konstruksi hukum Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji respons hukum Islam kontemporer terhadap praktik pernikahan wanita hamil melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu suatu kerangka normatif yang menekankan pada pemeliharaan tujuan-tujuan syariat sebagai fondasi pengambilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan cara menelaah sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, termasuk pendapat ulama, fatwa institusional, serta regulasi hukum Islam di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam dimensi perlindungan terhadap nasab (hifẓ al-nasl), kehormatan (hifẓ al- ‘irḍ), jiwa (hifẓ al-nafs), dan agama (hifẓ al-dīn), memberikan justifikasi normatif atas kebolehan pernikahan wanita hamil dalam kondisi tertentu. Legalitas ini tetap mensyaratkan adanya pertobatan, kesediaan untuk bertanggung jawab dari pihak pria, serta komitmen memperbaiki kondisi sosial-hukum anak yang dikandung. Dengan demikian, aktualisasi maqāṣid menjadi strategi penting dalam merespons dinamika sosial umat Islam secara bijak dan solutif

Kata Kunci: Pernikahan Wanita Hamil, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Hukum Islam Kontemporer

Abstract

The marriage of pregnant women outside of wedlock constitutes a multidimensional issue encompassing social, moral, and legal aspects within contemporary Muslim societies. This discourse has long been a subject of attention in classical Islamic jurisprudence, which reveals differing opinions among scholars regarding the permissibility of marrying a woman who is pregnant due to extramarital relations. However, ongoing social changes and value transformations in modern society demand a renewed interpretation of Islamic legal constructions that is more contextual, inclusive, and oriented toward public welfare (maṣlaḥah). This study aims to examine contemporary Islamic legal responses to the practice of marrying pregnant women through the lens of maqāṣid al-sharī‘ah, a normative framework that emphasizes the preservation of the objectives of Islamic law as the foundation for legal reasoning. This research employs a normative-juridical method by analyzing both classical and contemporary Islamic legal sources, including the opinions of scholars, institutional fatwas, and relevant legal regulations in Indonesia such as the Compilation of Islamic Law (KHI). The findings indicate that the maqāṣid al-sharī‘ah approach—particularly in relation to the protection of lineage (ḥifẓ al-nasl), honor (ḥifẓ al-‘irḍ), life (ḥifẓ al-nafs), and religion (ḥifẓ al-dīn)—provides normative justification for the permissibility of marrying pregnant women under specific conditions. This permissibility requires sincere repentance, willingness to assume responsibility by the male partner, and a commitment to improve the legal and social status of the unborn child. Therefore, the actualization of maqāṣid becomes a strategic tool in responding to contemporary social realities among Muslims with wisdom and solution-oriented insights.

Keywords: Marriage of Pregnant Women, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Contemporary Islamic Law