ANALISIS KEWENANGAN LEMBAGA DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK NASIONAL

Abstract

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kewenangan lembaga dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, mengidentifikasi masalah terkait kurangnya pemahaman tentang peran spesifik lembaga dan dampaknya terhadap efektivitas proses sertifikasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kewenangan lembaga serta menilai dampaknya terhadap kualitas produk halal dan kepercayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan utama dalam menetapkan kebijakan, sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertanggung jawab atas audit dan verifikasi produk. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan dalam memberikan fatwa halal. Penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun terdapat sistem sertifikasi yang terstandarisasi, masih ada tantangan dalam koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi dan sosialisasi regulasi halal untuk meningkatkan efektivitas sertifikasi. Rekomendasi praktis termasuk penguatan pengawasan terhadap produk halal dan penelitian lebih lanjut tentang dampak sertifikasi halal terhadap daya saing produk di pasar global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem sertifikasi halal yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Kewenangan lembaga; Proses Sertifikasi Halal; Produk Nasional

Abstract

This research examines the authority of institutions in the halal certification process in Indonesia, identifying issues related to the lack of understanding of the specific roles of institutions and their impact on the effectiveness of the certification process. The objective of the research is to analyze the authority of the institution and assess its impact on the quality of halal products and consumer trust. The research method used is a qualitative approach with case studies, involving in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The research results show that the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) has the primary authority in setting policies, while the Halal Inspection Agency (LPH) is responsible for product audits and verification. In addition, the Indonesian Ulema Council (MUI) plays a role in issuing halal fatwas. This research also notes that although there is a standardized certification system, there are still challenges in coordination between agencies, as well as a lack of competent human resources. The implications of this research emphasize the importance of enhancing the capacity of certification bodies and socializing halal regulations to improve the effectiveness of certification. Practical recommendations include strengthening the supervision of halal products and further research on the impact of halal certification on product competitiveness in the global market. This research is expected to contribute to the development of a more transparent and accountable halal certification system in Indonesia.

Keywords: Institutional Authority Analysis; Halal Certification Process; National Products