TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KELURAHAN RAJAYA KEC. POLONGBANGKENG SELATAN KAB. TAKALAR

Authors

  • Irmawati Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
  • Hadi Daeng Mapuna Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
  • Hasbi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

DOI:

https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.64414

Abstract

Abstrak

Seiring perkembangan zaman sektor pertanian di Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana dalam pembudidayaan padi memerlukan pemupukan yang sempurna untuk mencapai hasil produksi yang maksimal. Namun saat ini marak terjadi dimana sebagian wilayah di Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar Kelurahan Rajaya Kecematan Polongbangkeng Selatan, mengalami krisis pupuk bersubsidi dikarenakan adanya kecurangan dalam pembagian pupuk bersubsidi. Adapun pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar? Untuk menjawab pokok masalah tersebut, maka dirumuskan dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Kelurahan Rajaya? 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam dalam penyaluran pupuk bersubsidi? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam perspektif hukum Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terkait regulasi pemerintah tentang pupuk bersubsidi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, mengidentifikasi pola dan kesesuaian antara praktik penyaluran dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Penyaluran pupuk bersubsidi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip ar-ridha (kerelaan), keterbukaan, dan kejujuran yang menekankan keseimbangan serta keadilan dalam transaksi. Penemuan ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk memperbaiki praktik penyaluran agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianjurkan dalam Islam, demi tercapainya kesejahteraan petani dan semua pihak terkait. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya edukasi dan penguatan penetapan harga untuk masyarakat sehingga tidak adalagi yang merasa dirugikan baik penyalur(distributor) ataupun masyarakat kelurahan Rajaya untuk menciptakan hidup aman, damai serta Kepatuhan syariah untuk keberlangsungan ekonomi.

Kata Kunci: Penyaluran pupuk bersubsidi, hukum Islam, harga eceran tertinggi, keadilan.

 

 

 

Abstract

Along with the development of the era, the agricultural sector in Indonesia has also experienced quite significant development, where in rice cultivation requires perfect fertilization to achieve maximum production results. However, currently it is rife where some areas in Indonesia, especially the South Sulawesi region of Takalar Regency, Rajaya Village, South Polongbangkeng District, are experiencing a subsidized fertilizer crisis due to fraud in the distribution of subsidized fertilizers. The main problem of this research is how is the Islamic law review of the distribution of subsidized fertilizers in Rajaya Village, South Polongbangkeng District, Takalar Regency? To answer the main problem, two sub-problems are formulated, namely: 1) What is the mechanism for distributing subsidized fertilizers in Rajaya Village? 2) What are the provisions of Islamic law in the distribution of subsidized fertilizers? This study uses a qualitative approach from an Islamic law perspective. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies related to government regulations on subsidized fertilizers. Data analysis was carried out using a thematic approach, identifying patterns and conformity between distribution practices and the principles of Islamic Economics. The distribution of subsidized fertilizers has not fully complied with the principles of justice in Islamic law. In the perspective of Islamic economics, this practice is contrary to the principles of ar-ridha (willingness), openness, and honesty which emphasize balance and justice in transactions. This finding indicates that efforts are needed to improve distribution practices to comply with the principles of justice recommended in Islam, in order to achieve the welfare of farmers and all related parties. The implication of this study is the importance of education and strengthening of price determination for the community so that no one feels disadvantaged, either the distributor or the Rajaya sub-district community, to create a safe, peaceful life and Sharia compliance for economic sustainability.

Keywords: Distribution of subsidized fertilizers, Islamic law, highest retail price, justice.

Downloads

Published

2026-01-08

Issue

Section

Volume 7 Nomor 2 Desember 2025