ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA KONTRAK (PKWT) DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 JO PP 35 TAHUN 2021

Abstract

Abstrak

Jaminan Pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih sering mengalami ketidakpemenuhan hak, khususnya terkait pembayaran kompensasi. Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Jo PP 35 Tahun 2021. Pekerja PKWT berhak memperoleh kompensasi pada saat berakhirnya hubungan kerja. Namun dalam keadaan dilapangan masih ditemukan perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pembayaran kompensasi bagi pekerja PKWT serta implementasinya dalam praktik ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Fokus penelitian terletak pada sinkronisasi regulasi yang mengatur kompensasi PKWT dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Analisis dilakukan terhadap kedudukan pekerja PKWT, ketentuan pembayaran kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan, serta teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja PKWT memiliki hak atas kompensasi yang wajib diberikan oleh pemberi kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan pemerintah serta pemahaman yang lebih baik dari pekerja dan pemberi kerja terkait hak dan kewajiban dalam hubungan kerja PKWT.

Kata Kunci: PKWT, Kompensasi, Kontrak, Norma, Hak Pekerja.

Abstract

Workers under Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) frequently experience the non-fulfillment of their rights, particularly regarding compensation payments. Based on Law No. 6 of 2023 and its implementing regulations, PKWT workers are entitled to compensation upon the termination of their employment relationship. However, in actual many companies have not fully complied with these obligations. This study aims to examine the legal framework governing compensation payments for PKWT workers and its implementation in employment practices. This research employs a normative juridical method with a literature-based approach. The main focus is the synchronization of regulations governing PKWT compensation with the principles of human rights protection. The analysis covers the legal status of PKWT workers, provisions regarding compensation payments under prevailing laws and regulations, as well as theories of legal protection and legal certainty. The results indicate that PKWT workers are entitled to compensation that must be provided by employers in accordance with Law No. 13 of 2003 in conjunction with Law No. 6 of 2023 and Government Regulation No. 35 of 2021. However, inconsistencies in implementation are still found in practice. Therefore, stronger government supervision and improved awareness among both workers and employers regarding their rights and obligations in PKWT employment relationships are necessary.

Keywords: PKWT, Compensation, Contract, Norms, Employee Rights.