URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Abstrak

Abstrak

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya hukum yang strategis dalam melindungi hak atas kesehatan masyarakat dan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tingginya paparan asap rokok di ruang publik, fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, dan sarana umum menunjukkan perlunya pengaturan yang tegas dan komprehensif di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Perda KTR di Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Perda KTR memiliki dasar konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam urusan kesehatan. Secara sosiologis, Perda KTR dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dan menciptakan kepastian hukum di daerah.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Urgensi, Hak atas Kesehatan.

Abstract

The establishment of the Regional Regulation of Bojonegoro Regency on Smoke-Free Areas (SFA) constitutes a strategic legal measure to protect the public’s right to health and to realize a healthy and sustainable living environment. The high level of exposure to cigarette smoke in public spaces, healthcare facilities, educational institutions, and other public facilities indicates the need for firm and comprehensive regulation at the regional level. This study aims to analyze the urgency of establishing a Smoke-Free Areas Regulation in Bojonegoro Regency from philosophical, juridical, and sociological perspectives. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings show that the establishment of the SFA Regional Regulation has a constitutional basis in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is consistent with Law Number 17 of 2023 on Health, and falls within the authority of regional governments in the health sector. Sociologically, the regulation is necessary to enhance public health protection and to provide legal certainty at the regional level.

Keywords: Regional Regulation, Smoke-Free Areas, Urgency, Right to Health.