Komunikasi Politik Penyelenggara dalam Mewujudkan Ramah Disabilitas Pada Pemilu 2024 di Kota Kendari
Keywords:
Komunikasi Politik, KPU, Ramah Disabilitas, PemiluAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari dalam mewujudkan pemilu yang ramah disabilitas pada Pemilu 2024. Fokus kajian ini mencakup pesan politik yang disampaikan kepada pemilih disabilitas guna mendorong partisipasi mereka dalam menggunakan hak pilih, serta penyediaan fasilitas yang menunjang aksesibilitas, termasuk sarana prasarana dan pendidikan politik melalui sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta analisis data melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Kendari telah melakukan dua kali sosialisasi kepada pemilih disabilitas di Kecamatan Nambo dan Kecamatan Poasia. Namun, jangkauan sosialisasi masih terbatas, dan beberapa informan mengaku tidak pernah menerima sosialisasi pada periode Pemilu 2024. Selain itu, sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum sepenuhnya menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti kursi roda dan surat suara braille. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek komunikasi politik dan penyediaan aksesibilitas guna mendukung pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
References
Arifin, A. (2003). Komunikasi politik: Paradigma, teori, aplikasi, strategi komunikasi politik Indonesia. Balai Pustaka.
Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 29–41.
Basniwati, A. D., & Nugraha, L. G. (2019). Hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Pemilu. Jurnal Kompilasi Hukum, 4(2), 27–36.
Cangara, H. (2009). Komunikasi politik, media, dan demokrasi. Rajawali Pers.
Daming, S. (2009). Pelembagaan penyandang disabilitas sebagai terminologi baru peng-ganti istilah penyandang cacat. Makalah Semiotika.
Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Universitas Jambi, 5(1), 29–51.
Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Un-dang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 6(2), 1–24.
Hasan, K. (2023). Komunikasi politik. Rajagrafindo Persada.
Husin, W. L., Arsjad, M. F., Tabo, S., & Loupode, N. (2023). Partisipasi politik pemilih disabilitas pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Goronta-lo. Journal Governance and Politics (JGP), 3(1), 63–68.
Inestiyani, H., & Astuti, P. (2025). Persepsi Pemilih Disabilitas Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pati. Journal of Politic and Government Studies, 14(2), 767-786.
Jurdi, F. (2018). Pengantar hukum pemilihan umum. Kencana.
McNair, B. (2017). An introduction to political communication (6th ed.). Taylor & Francis.
Pratama, N. P. (2024). Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabili-tas pada Pemilu tahun 2024 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (Skripsi, Insti-tut Pemerintahan Dalam Negeri).
Reefani, N. K. (2016). Panduan mendidik anak berkebutuhan khusus. Kyta.
Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati, W. (2022). Problematika partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 3(1), 116–137.
Rosifa, M. (2022). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyeleng-garaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Cirebon perspektif fiqih siyasah. The Indo-nesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education, 3, 19–32.
Surbakti, R. (2010). Memahami ilmu politik. Grasindo.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Muhammad Najib Husain, Dian Trianita Lestari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Vox Populi uses license CC-BY-NA-SA or equivalent license as the optimal license use for publication, distribution, use, and reuse of scientific works. To see the rules, you can look here; Indonesia or English.
