LEGAL LEGITIMACY IN VILLAGE GOVERNANCE: THE DIALECTIC OF STATE LAW, ISLAMIC LAW, AND PANGNGADERRENG FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC PHILOSOPHY OF LAW IN BONE REGENCY

Abstrak

Legitimasi hukum dalam tata kelola desa tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh penerimaan keagamaan dan sosial budaya masyarakat. Di Kabupaten Bone, hubungan antara hukum negara, hukum Islam, dan Pangngaderreng memperlihatkan perjumpaan berbagai sumber normativitas yang membentuk penilaian masyarakat terhadap keputusan pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi legitimasi hukum dalam tata kelola desa serta menjelaskan peran musyawarah dalam mempertemukan ketiga dimensi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan analisis kualitatif. Data diperoleh dari jawaban 20 informan yang berasal dari 15 desa atau wilayah di Kabupaten Bone, terdiri atas unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Data dianalisis berdasarkan tema legalitas negara, legitimasi religius, legitimasi sosio-kultural, dan musyawarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi hukum dalam tata kelola desa terbentuk melalui hubungan yang saling melengkapi antara kepatuhan terhadap hukum negara, kesesuaian dengan nilai Islam, dan penerimaan berdasarkan Pangngaderreng. Hukum Islam tampak memiliki pengaruh normatif yang kuat dalam penilaian informan, sementara Pangngaderreng berperan mempertahankan kepatutan dan penerimaan sosial. Musyawarah menjadi ruang pertemuan dan negosiasi ketiga sumber legitimasi tersebut. Namun, musyawarah tidak dengan sendirinya menjamin keadilan karena tetap berpotensi dipengaruhi dominasi elite dan ketimpangan representasi. Penelitian ini menawarkan konsep Legitimasi Hukum Tripartit, yaitu konstruksi legitimasi tata kelola desa yang menghubungkan dimensi legal, religius, dan sosio-kultural melalui mekanisme musyawarah