Legal Certainty in the Exercise of Sanctioning Authority by the Notary Supervisory Council under the Indonesian Notary Office Act
DOI:
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.65405Keywords:
legal certainty, sanctioning authority, Notary Supervisory Council, UUJN, notarial disciplineAbstract
This study examines legal certainty in the exercise of sanctioning authority by the Notary Supervisory Council under the Indonesian Notary Office Act (UUJN). The Council—comprising the Regional Supervisory Council (MPD), the Provincial Supervisory Council (MPW), and the Central Supervisory Council (MPP) is entrusted with preventive and repressive supervisory powers, including examining alleged violations and imposing administrative sanctions. However, ambiguities in the scope and coordination of sanctioning authority have led to inconsistent enforcement practices and raised concerns regarding legal certainty. Previous studies mainly examine supervisory structure, but rarely analyze sanction enforcement from a legal certainty perspective. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches grounded in legal certainty theory, this research evaluates the coherence of the regulatory framework governing sanctions. This article argues that overlapping authority, procedural complexity, and interpretative inconsistencies weaken the principle of legal certainty and potentially affect both notarial protection and public trust. Strengthening regulatory clarity and institutional coordination is therefore essential to ensure consistent, proportional, and legally certain sanction enforcement.
References
Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. 2023. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." Collegium Studiosum Journal 6 (2): 555–61.
Al-azizi, Wahdan Ahnaf, et al. 2022. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) dalam Pengawasan Kode Etik Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012." Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 13 (1): 19–27.
Anwary, Ichsan. 2025. "Pendampingan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Terlapor Dalam Pemeriksaan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris." Jurnal Kolaboratif Sains 8 (6): 3562–72.
Candra, Arifin Samuel, and Bruce Anzward. 2022. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Terhadap Aktanya Yang Mengandung Keterangan Palsu." Journal de Facto 8 (2): 122–44.
Fatriansyah, Fatriansyah. 2023. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Legalitas: Jurnal Hukum 14 (2): 291–98.
Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, et al. 2021. "Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum." Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10 (1): 28–48.
Jufri, Supriadi, Herson Thioriks, and Rezki Purnama Samad. 2025. "Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Pemegang Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas." Borneo Law Review 9 (1): 52–76.
Juniresta, Adheria, Budi Santoso, and Hanif Nur Widhiyanti. 2021. "Impilikasi Yuridis Putusan Pailit Terhadap Profesi Notaris Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Jurnal Cakrawala Hukum 12 (1): 1–10.
Marbun, Monalisa, Wira Franciska, and Refki Ridwan. 2024. "Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris." Themis: Jurnal Ilmu Hukum 2 (1): 31–39.
Mariel, Aurora Aldwita, and Putri Ediana Wulandari. 2025. "Pengawasan Terhadap Kewajiban Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Dan Tidak Menjalankan Jabatannya." Jurnal Syntax Admiration 6 (3): 1437–53.
Meta, Y. 2025. "Implementasi Peran Pengawasan Dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Larangan Membuka Kantor Cabang Bagi Notaris." Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's 7 (2): 281–97.
Mintarsih, Etin, Dhody AR Widjaja Atmadja, and Achmad Fitrian. 2025. "Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Penuntut Umum Dan Hakim." Journal of Innovation Research and Knowledge 4 (10): 7743–52.
Nurjanah, Anita. 2023. "Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik." Cakrawala Repositori IMWI 6 (2): 1028–36.
Putri, Rada Yulia. 2025. "Asas Kemandirian Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Journal of Comprehensive Science (JCS) 4 (3).
Ramadhan, Irpan. 2024. "Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata." Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum 2 (3): 32–37.
Ramadhandiko, Difqa Alvi, and Kayus Kayowuan Lewoleba. 2025. "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik." Media Hukum Indonesia (MHI) 3 (3).
Sembiring, Agnes Lorentina Br, et al. 2025. "Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor: 20/Pdt. Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Sby)." Jurnal Intelek Insan Cendikia 2 (2): 1951–66.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 M. Luthvi Qolbi, Zurria Sakinah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
