Reassessing the Mayor's Authority as a Personnel Supervisory Officer
Merit System Implementation and Political Discretion in the Bima City Government (2019–2024)
DOI:
https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.69912Keywords:
Personnel Authority, Merit System, Political Discretion; MayorAbstract
This study reassesses the Mayor's authority as the Personnel Supervisory Officer (Pejabat Pembina Kepegawaian—PPK) by examining the interaction between merit system implementation and political discretion in the Bima City Government during the 2019–2024 administrative period. Employing a normative-empirical legal approach integrated with socio-legal analysis, the study investigates how statutory principles governing civil service management are translated into personnel decisions at the local government level. Data were collected through in-depth interviews with 24 key informants, analysis of 186 personnel appointment, promotion, and rotation decrees, and a review of relevant legal and institutional documents. The findings reveal that the Mayor's authority is exercised within a dynamic continuum between formal compliance with merit system principles and politically driven administrative discretion. Although personnel management formally adheres to the legal framework governing the State Civil Apparatus, merit-based procedures are frequently subordinated to political considerations, including electoral interests, coalition dynamics, and patronage relationships. The study further demonstrates that existing oversight mechanisms remain institutionally limited in ensuring substantive compliance with merit principles, thereby allowing discretionary authority to dominate strategic personnel decisions. Based on these findings, this article proposes the concept of discretionary meritocracy to explain a hybrid governance model in which merit-based procedures are formally maintained while political discretion continues to shape substantive personnel outcomes. By reassessing the legal boundaries of the Mayor's authority as PPK, this study contributes to the development of administrative law scholarship on civil service governance and offers policy recommendations for strengthening merit system implementation, institutional accountability, and bureaucratic neutrality within Indonesia's decentralized governance framework.
References
Analysis, A Bibliometric. “An Overview of Research Trend on Merit System in Indonesia and International Practices” 14 (2022): 55–69.
Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. Metodologi Penelitian Hukum Islam. Kencana, 2016.
Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A Ariani Hidayat, and Nur Indah. Metodologi Penelitian Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
Belakang, A Latar. “BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara Indonesia Merupakan Negara Hukum (,” 2013, 1–81.
Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33.
Buhori, Muhammad Rizal, and Muhammad Eko Atmojo. “Pelaksanaan Lelang Jabatan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Berbasis Sistem Merit Di Kabupaten Klaten Tahun 2018” 7, no. 3 (2022).
Case, The, Official Regent, North Maluku, Saiful Ahmad, Fahmy Adriawan Simin, and Muh Haikal Umakaapa. “Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022 Conflict of Authorities for the Appointment of Acting Regional Heads” 2, no. 09 (2023): 1729–42. https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.571.
Chariah, Anggita, S Ariski, Agus Nugroho, Adi Suhariyanto, Universitas Gadjah, Mada Bulaksumur, Kec Depok, and Daerah Istimewa Yogyakarta. “IMPLEMENTASI SISTEM MERIT PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA THE IMPLEMENTATION OF MERIT-BASED SYSTEM ON STATE CIVIL APPARATUS IN INDONESIA” 16, no. 3 (2020): 383–400.
Charity, May Lim. “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of the Double Duty in the Indonesian State System).” Legislasi Indonesia 13, no. 1 (2016): 1–10.
Dan, Pemberhentian, Penurunan Jabatan, N O N Job, P N S Dalam, and Jabatan Struktural. “PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH ) FAKULTAS SYARI ’ AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU 2021 M / 1442 H,” 2021.
Diantha, I Made Pasek, and M S Sh. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media, 2016.
Hati, Diana Permata, Yolanda Fitri Windia, Thalita Olga Zhafirah, and Desi Hafizah. “Sistem Merit Sebagai Instrumen Good Governance Dalam Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi” 5, no. 6 (2026): 1067–75.
Hukum, Fakultas, and Universitas Indonesia. “DESENTRALISASI ASIMETRIK DARI PENGATURAN KEPEGAWAIAN ASYMMETRIC DECENTRALIZATION OF CIVIL SERVANT LAW Mela Sari” 5, no. 8 (2024): 1–28.
Hukum, Jurnal, and I U S Quia. “Mewujudkan Sistem Meritokrasi Pasca Lahirnya Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Untuk Memutasi Pegawai Negeri Sipil ( Tinjauan Terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821 / 5492 / SJ ) Nurmalita Ayuningtyas Harahap * Mahasiswa Program Doktor , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta , Indonesia , [email protected] , ORCID ID 0000-0001-5065-8925 Pada September 2022 , Pemerintah Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ( SE Mendagri ) Nomor 821 / 5492 / SJ Yang Memberi Wewenang Kepada Penjabat ( Pj ) Kepala Daerah Penjabat Kepala Daerah ( P ) Untuk Melakukan Mutasi Atau Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Atau Aparatur Sipil Negara ( ASN ), Tanpa Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Melakukan Persetujuan Atas Hal Tersebut . Munculnya Surat Edaran Tersebut Justru Dikhawatirkan Menimbulkan Beberapa Persoalan Dalam Implementasinya , Terutama Yang Dalam Hal Instrumen Hukum Di Bidang Kepegawaian Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), Khususnya Manajemen PNS Yang Terkait Dengan Mutasi . Sebelum Adanya Surat Edaran Tersebut , Ketentuan Tentang Kewenangan Mutasi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Telah Ada Di Tingkat Peraturan Perundang-Undangan . Pasal 71 Ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati , Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Mengatur Bahwa , ‘ Gubernur Atau Wakil Gubernur , Bupati Atau Wakil Bupati , Dan Walikota Atau Wakil Walikota Dilarang Melakukan Penggantian Pejabat 6 ( Enam ) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Kecuali Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Menteri .’ Ketentuan Lainnya Yang Mengatur Mengenai Penggantian Pejabat Juga Telah Dimuat Dalam Pasal 162 Ayat ( 3 ) Menyatakan Bahwa , ‘ Gubernur , Bupati , Atau Walikota Yang Akan Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Atau Kabupaten / Kota , Dalam Jangka Waktu 6 ( Enam ) Bulan Terhitung Sejak Tanggal Pelantikan Harus Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Menter i .’ Selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati , Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , Juga Terdapat Pemerintah Nomor 49…” 31, no. November 2023 (2024): 512–35.
Kepala, Pemilihan, and Daerah Langsung. “DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DALAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA ( Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ) Impact Of Direct Regional Head Election In Coaching Country Civil Apparatus ( Case Study of the South Kalimantan Provincial Government ) Abstrak,” no. September 2019 (2021).
“LEGAL ANALYSIS OF IMPLEMENTATION POSITION MUTATIONS BY MANUFACTURING OFFICERS,” 2024.
Magister, Program, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, and Universitas Hasanuddin. “Tesis Relasi Politik Birokrasi Pemerintahan Kota Makassar Pada Pemilihan Walikota Makassar,” 2023.
Muhdlor, Ahmad Zuhdi. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 2 (2012): 189–206.
Pamungkas, Bayu. “HONORER LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG,” 2024.
Rahim, Abdur, Ahmad Fauzi, Amalia Diniah, Hamidah Mudafia Dinillah, and Isnaini Nurul Hanifah. “Implementasi Sistem Merit Di Lembaga Aministrasi Negara Indonesia” 6, no. September (2023): 7019–23.
Rahman, Fitriyanti, Fence M Wantu, and Zamroni Abdussamad. “Merit-Based Civil Service Management : A Rule of Law Perspective” 6, no. 1 (2026): 207–19.
Resource, Human, Office Of, Central Java, and Province Government. “Ahmad Faiz, Retno Sunu Astuti & Teuku Afrizal *” 9, no. 2 (2020): 406–16.
Rifa’i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, and Geofani Milthree Saragih. Metodologi Penelitian Hukum. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
Sains, Jurnal. “Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (,” no. 9 (2024): 63–73.
Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, Mia Amalia, Muannif Ridwan, Siti Hidayatul Jumaah, Rina Septiani, Miftah Idris, Dian Cita Sari, Riana Kesuma Ayu, and Soleh Hasan Wahid. “Metodologi Penelitian Hukum,” 2021.
Sebagai, Diajukan, and Syarat Menulis. “(Studi Di Kepolisian Daerah Bengkulu ) TESIS,” 2022.
Sunggono, Bambang. “Metodologi Penelitian Hukum,” 2006.
Suryanto, Adi, and Lembaga Administrasi Negara. “LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA IMPLEMENTATION OF MERIT SYSTEM POLICY : BEST PRACTICE IN NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION” 16, no. 3 (2020): 401–22.
Susiani, Dina. “Metodologi Penelitian Hukum.” Penerbit Tahta Media, 2024.
Tentang, Tahun, A S N Di, and Kota Ternate. “NETRALITAS ASN DARI UNSUR POLITIK BERDASARKAN UU NO . 5” 5, no. 4 (2023): 3816–26.
Wishesa, Diasa Inas. “Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit,” 1945, 1–10.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Maskur, Ridwan, Zuhrah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
