PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

Abstrak

Desain pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menunjuk penjabat kepala daerah untuk menjalakan tugas, fungsi, dan kewenangan kepala daerah sampai dilantiknya kepala daerah defenitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam penunjukan penjabat kepala daerah dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Proses penunjukan penjabat gubernur oleh presiden dan penjabat bupati dan walikota oleh Menteri Dalam Negeri telah mengabaikan beberapa prinsip yang mendasar seperti prinsip pemilihan yang bebas, partisipasi politik yang merata, akuntabilitas dan transparansi, perlindungan Hak Asasi Manusia (hak politik), dan prinsip penempatan pejabat dengan merit system bukan spoil system. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021 telah menekankan bahwa proses penunjukan penjabat kepala daerah tetap harus dilakukan secara demokratis. Pengisian penjabat kepala daerah juga tidak memiliki legitimasi sosial yang kuat karena tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.