KEWENANGAN PARALEGAL BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA SULAWESI SELATAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Abstrak

Terbentuknya kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sulawesi Selatan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan paralegal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan implementasi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Karena tidak jarang terdapat kesalahan yang dilakukan saat menangani suatu perkara tanpa adanya ketentuan hukum yang sesuai atau terdapat regulasi yang dilanggar dalam menangani suatu perkara, jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang di peroleh dari informan lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena sosial, semua menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Lokasi penelitian dilakukan, kantor perhimpunan hukum dan hak asasi manusia sulawesi-selatan. Dalam menjalankan kewenangan dalam pemberian bantuan hukum masyarakat bisa mendapatkan pendampingan dan menjamin agar terciptanya hukum yang adil dalam menangani suatu perkara dan tidak terdapat suatu pelanggaran hukum dalam proses perkara yang sering terjadi dalam masyarakat