Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Syamsuddin Radjab

Abstract


Dengan bergulirnya desentralisasi dan bertambahnya jumlah daerah karena pemekaran, persoalan daerah-daerah kian kompleks. Sebagaimana dijuluki oleh Barnabas Suebu, banyak muncul “raja-raja kecil” yang sekaligus menegaskan posisi power mereka, seiring dengan mengalirnya alokasi dana atau anggaran yang lebih ke daerah-daerah. Pelembagaan politik justru dibangun dengan insentif uang dan dukungan massa (rakyat) dimobilisasi dengan tetesan dana. Pilkada dan pe- mekaran tidak jarang menimbulkan kericuhan dan konflik. Hak Asasi Manusia menjadi isu yang penting dalam pelaksanaan otonomi tersebut.


Keywords


Otonomi; HAM; Sosial-Ekonomi



DOI: https://doi.org/10.24252/ad.v2i2.1478

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Syamsuddin Radjab

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan is indexed by

      

_______________________________________________________

Al-Daulah is officialy sponsored and funded by Department of Criminal and Constitution Law, State Islamic University Alauddin of Makassar

ISSN Print: 2303-050X ISSN Online: 2580-5797

Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Email: aldaulah@uin-alauddin.ac.id

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

View My Stats