NILAI KEADILAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Muslihin Rais

Abstract


Nilai keadilan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi pada hakikatnya diwujudkan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak seimbang atau memihak, sehingga para pencari keadilan merasakan sebagai putusan yang sesuai dengan keyakinan hokum atau perasaan hukumnya, serta terhindar dari adanya putusan yang bertendensi penghukuman dan melanggar hak dari pelaku tindak pidana atau menyimpang dari asas praduga tak bersalah; Putusan hakim pada perkara pidana korupsi yang mencerminkan nilai keadilan ditentukan dengan kriteria, jika putusan hakim dilakukan dengan secara professional, dan didukung dengan integritas moral hakim yang tinggi, maka putusan hakim sudah dipandang mengandung nilai-nilai keadilan; dan Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, sehingga tidak mencerminkan nilai keadilan pada perkara tindak pidana korupsi disebabkan karena kualitas hakim, kemandirian hakim dan adanya intervensi dalam memeriksa dan mengadili perkara. Untuk mewujudkan adanya nilai keadilan dalam putusan perkara pidana diperlukan adanya independensi dan akuntabilitas hakim Pengadilan Tipikor dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas moral hakim perlu dilakukan pembinaan yang intensif dan pengawasan terhadap hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi; Untuk dapat terwujudnya putusan hakim yang bernilai keadilan, diperlukan adanya indikator – indikator keadilan dalam penilaian putusan hakim dan membuka seluasluasnya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan hakim

Keywords


Nilai keadilan; Putusan; Tipikor

References


Andi Hamzah, 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Edi Yunara, 2012. Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maria SW. Soemarjono, 2006, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muchsin, 2004, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi, STIH IBLAM, Depok.

Muhammad Ali, 2009. Kamus Lengkap Indonesia Modern, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta.

Paulus Hadi Suprapto, 2009, Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural, Komisi Yudisial, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1991. Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Sukarno Aburaera & Muhadar & Maskun, 2013. Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Wahju Muljono, 2012. Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Peraturan Perundang - Undangan:

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.




DOI: https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan is indexed by

   _______________________________________________________

Al-Daulah is officialy sponsored and funded by Department of Criminal and Constitution Law, State Islamic University Alauddin of Makassar

ISSN Print: 2303-050x ISSN Online: 2580-5797

Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Email: aldaulah@uin-alauddin.ac.id