KAJIAN HUKUM DAMPAK REGULASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN BUMN DAN SWASTA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, PT, Gunung Agung, Jakarta. 2002
----------------, Menguak Realitas Hukum, Kencana Media, Jakarta. 2002
Martono, Hukum Udara Nasional dan Internasioanl, Raja grafindo, Jakarta, 2012.
Martono, Hukum Udara Perdata, Raja Grafindo, Jakarta. 2013.
Marhaeni Rio siombo, Hukum lingkungan dan pelaksanaanya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Kompas, Jakarta. 2012.
Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Aditama, Bandung. 2012
Luhut Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Djambatan, Jakarta. 2003
Philippe Nonet, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung. 2010
Satjipto Raharjo,2009, Penegakan Hukum, Genta Publising, Jakarta.
--------------------, Sisi Sisi lain Dari Hukum, Kompas, Jakarta. 2009
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang perlindungan konsumen.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Peraturan presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang kedudukan tugas dan Peraturan Menteri Perhubungan No 89 Tahun 2015 tentang penangan keterlambatan penerbangan pada Bandan usaha angkutan udara, Bandung. Panduan Bantuan Hukum, 2006 YLBHI
DOI: https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4879
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Asmah Asmah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan is indexed by
_______________________________________________________
Al-Daulah is officially sponsored and funded by the Department of Criminal and Constitution Law, State Islamic University Alauddin of MakassarISSN Print: 2303-050X ISSN Online: 2580-5797
Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Email: aldaulah@uin-alauddin.ac.id
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.