PILKADA DAN KONFLIK HORIZONTAL (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar)

Usman Jafar

Abstract


Pilkada sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat karena dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung jarak emosi antara figur calon dan massa pendukung atau massa pemilihnya sangat dekat. Hal ini dapat memicu lahirnya fanatisme yang sangat kuat terhadap masing-masing calon. Selain itu, masyarakat juga merasakan kepentingannya secara riil arus lokal. Akibatnya, kadar dan rasa kepemilikannya (sense of belonging) serta keterlibatannya terhadap agenda-agenda politik masing-masing calon sangat tinggi. Faktor-faktor tersebut dikhawatirkan dapat menjadi pemicu munculnya konflik horizontal. Di sisi lain, pilkada dapat menumbuhkan kredo demokrasi di tanah air termasuk di kota Makassar. Hal ini dapat diukur dari keterlibatan warga negara dalam setiap pelaksanaan pilkada, atau dalam bahasa lain secara psikologis warga negara terlibat dalam politik atau peduli dengan persoalan publik. Oleh karena itu pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan suatu yang baik dalam proses pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di tanah air, termasuk di kota makassar. Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan sebagai media untuk mendesentralisasikan sistem demokrasi yang semakin disempurnakan. Melalui pilkada ini diharapkan akan menggairahkan dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah. Dalam pengertian lain, melalui pemilihan kepala daerah yang secara langsung ini, akan lahir aktor-aktor demokrasi di daerah, yang kemudian diharapkan akan sanggup membuat kontrak politik dengan segenap komponen masyarakat, serta mampu melakukan gerakan-gerakan baru bagi perubahan.

Keywords


Demokrasi; Pilkada; Konflik

References


Fuyukuma, Francis, Memperkuat Negara, Jakarta: PT. Gramedia Oustaka Utama, 2005

Gaffar, Afan, Beberapa Aspek Pembangunan Politik Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Rawali, 1983

Huntington, Samuel P., Political Order In Changing Society. Dieterjemahkan oleh Sahat Simamora dan Suryatim dengan judul: Tertib Politik Di DalamMasyarakat Yang sedang Berubah Buku I & II. Jakarta: Rajawali, 1983

Kompilasi Hukum Tata Negara, edisi paling lengkap, cet. I, Yogyakarta: RIAK, 2007

Peter Baehr Pieter Van Dijk, Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia, edisi, II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Panjaitan, Merphin, Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara, Jakarta: Permata Aksara, 2011

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali, Pers, 1990

Syamsuddin, Nasaruddin, Dinamika Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1993

Soseonegoro, Herdjutanto, Beberapa Ideologi dan Implementasinya Dalam Kehidupan Kenegaraan, Yogyakarta, Liberty, 1984

Suyakusuma, Julia, Almanak Partai Politik Indonesia, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2000

UU No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press, 2015

Thohari, A. Ahsin, Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2015

Informan

Ali Rasyid Ali, SE, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Wawancara di Makassar, 10 Agustus 2015

Abdullah Mansyur, SHI Tokoh masyarakat yang juga sebagai anggota KPU Kota Makassar, Wawancara di Makassar, 11 Agustus 2015

Andi Shaifuddin, S.Ag., S.Pd., MA. Tokoh Masyarakat sekaligus sebagai Anggota KPU Kota Makassar, Wawancara di Makassar, 10 Agustus 2015

Abdullah Manshur, SHI Anggota PKU Kota Makassar, Wawancara di Makassar, 11 Agustus 2015

A. Pahlevi, SE, Fraksi Partai Gerindra, DPRD Kota Makassar, Wawancara, di Makassar, 15 Agustus 2015

Koman, salah seorang tokoh agama Hindu, Wawancara di Makassar tanggal, 5 Agustus 2015

H. Abdul Wahab Tahir, SH, Fraksi Partai Golkar, Wawancara di Makassar, 10 Agustus 2015

Syarief Amir, S.Sos, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Wawancara di

Prof. Dr. Lomba Sultan, MA Tokoh mayarakat dan juga mantan Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Wawancara di Makassar, 3 Agustus 2015

Drs. Ansar Buraeda, MH Tokoh masyarakat yang juga sebagai Ketua RT Kelurahan Manggala Kota Makassar, Wawancara di Makassar, 8 Agustus 2015

Drs. H. Agung Wirawan, Fraksi Partai Demokrat Kota Makassar, Wawancara di Makassar, 10 Agustus 2015

Syarief Amir, S. Sos, Ketua KPU Kota Makassar , Wawancara di Makassar, 12 Agustus 2015

Syarief Amir, S. Sos, Ketua KPU Kota Makassar , Wawancara di Makassar, 12 Agustus 2015

Catatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013, “Damai Dizona Merah”, KPU Kota Makassar, 2013

H. Zaenal Dg. Beta, S.Sos, M. Si Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Makassar, Wawancara di Makassar, 15 Agustus 2015

Syarief Amir, S. Sos, Ketua KPU Kota Makassar , Wawancara di Makassar, 12 Agustus 2015




DOI: https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7246

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Usman Jafar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan is indexed by

      

_______________________________________________________

Al-Daulah is officialy sponsored and funded by Department of Criminal and Constitution Law, State Islamic University Alauddin of Makassar

ISSN Print: 2303-050X ISSN Online: 2580-5797

Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Email: aldaulah@uin-alauddin.ac.id

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

View My Stats