PERAN BPK DALAM PENGAWASAN PREVENTIF TERHADAP DANA KOPERASI MERAH PUTIH BERDASARKAN INPRES NOMOR 9 TAHUN 2025

Penulis

  • Mayolla Octavia Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  • W Riawan Tjandra Faculty of Law, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.24252/al-daulah.v14i2.57614

Kata Kunci:

BPK; Koperasi; Instuksi Presiden; Pengawasan.

Abstrak

Presiden Indonesia H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo pada februari 2025 kemarin menerbitkan instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 yang mengamanatkan percepatan pembentukan koperasi desa merah putih sebanyak 80.000 koperasi. Hal ini di Dasari oleh kehendak dan pertimbangan presiden untuk mendorong perekonomian dari Tingkat desa. beberapa daerah sudah mulai melaksanakan inpres tersebut. Pembiayaan koperasi desa merah putih ini bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain sehingga untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik maka diperlukan pengawasan preventif oleh BPK sebagai Lembaga yang berwenang. Penelitian ini membahas mengenai peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengawasan secara preventif terhadap dana Koperasi desa Merah Putih berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana peran BPK dalam menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik oleh koperasi desa melalui pengawasan preventif. Temuan menunjukkan bahwa keterbatasan regulasi, akses data, dan SDM menjadi tantangan utama dalam pengawasan. Namun, digitalisasi audit, sinergi antar lembaga, dan perumusan regulasi teknis dapat menjadi solusi optimalisasi fungsi BPK. Pengawasan secara preventif yang kuat oleh BPK sangat penting agar program koperasi benar-benar bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan tidak disalahgunakan.

 

Referensi

Ackary, Samantha Joan, Alen Josef Santiago, Gianna Gayle Herrera Amul, and Patrik James De Leon Cabrera. “Assessing Industry Compliance with the Graphic Health Warnings Law in the Philippines: Challenges in Multisectoral Tobacco Governance.” Tobacco Control, October 15, 2025, tc-2024-058973. https://doi.org/10.1136/tc-2024-058973.

Adil, Mohd, Yogita Singh, and Mohd. Shamim Ansari. “How Financial Literacy Moderate the Association between Behaviour Biases and Investment Decision?” Asian Journal of Accounting Research 7, no. 1 (February 21, 2022): 17–30. https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2020-0086.

Diterbitkan

2026-03-18

Cara Mengutip

Mayolla Octavia, dan W Riawan Tjandra. 2026. “PERAN BPK DALAM PENGAWASAN PREVENTIF TERHADAP DANA KOPERASI MERAH PUTIH BERDASARKAN INPRES NOMOR 9 TAHUN 2025”. Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law 14 (2):153-77. https://doi.org/10.24252/al-daulah.v14i2.57614.

Terbitan

Bagian

Artikel

Artikel Serupa

<< < > >> 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.