TANGGUNG JAWAB AYAH KANDUNG TERHADAP NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DOI:
https://doi.org/10.24252/qadauna.v7i2.57341Keywords:
Consists Child Support, Child Protection, Father's ResponsibilityAbstract
Abstract
Abstract The main problem in this thesis is how is the responsibility of the biological father for child support after divorce in the Review of Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection (Case Study of Jampu Village, Liliriaja District, Soppeng Regency). The sub-problems are 1) How is the legal protection of children's rights after divorce according to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Jampu Village, Liliriaja District, Soppeng Regency? 2) What are the impacts and legal consequences of the biological father's negligence in providing the right to child support after divorce according to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Jampu Village, Liliriaja District? This type of research is classified as qualitative with the research approaches used are: normative Syar'i, juridical, and sociological. The data sources for this research are primary data sources and secondary data sources. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that legal protection of children's rights after divorce in Jampu Village, Liliriaja District, Soppeng Regency has not been implemented properly, this is due to the economy and lack of public awareness and understanding of children's rights after divorce through an execution application at the Religious Court. And the negligence of the father in fulfilling his obligations to child support after divorce has a significant impact on the child's life, both in terms of finance, psychology, health, social, and emotion. Some children even drop out of school due to the economic limitations experienced by their mothers. Legally, fathers who neglect to provide support to children can be subject to criminal sanctions based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, with a maximum prison sentence of 5 years and/or a maximum fine of 100,000,000.00
Keywords: Consists Child Support, Child Protection, Father's Responsibility
References
Buku
Ismail Ilyas Muhammad dan Ilyas Irhashih Nurfikriyah, Metodologi Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2023).
Jurnal
Arfah Usnidar, Akmal Muhammad Andi, dkk,”Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-dukhul pada kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, Jurnal Qadauna, Vol 4 No 3 (Agustus 2023), h.813
Andriani Sri Dewi, Patimah, dkk,’Perlindungan Hukum Hakim terhadap Hak Nafkah Anak pasca Perceraian dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguhminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.sgm), Jurnal Qadauna, vol.3. No.1, (Desember 2021). hlm.9-10
Ardiansyah Nanang, Aisyah Siti, dkk, “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice pada tindak pidana dengan pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)” Jurnal Qadauna, Vol. 3 No 3 (Agustus 2022), h. 598
Fatimah Dina, Patimah, dkk, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan hadanah yang belum mumayyiz dibawah pengasuhan Ayah” Jurnal Qadauna, Vol 5 No 1 (Desember 2023), h. 145
Handayani Nurilma, Ridwan Saleh M, dkk, “Analisis Pelaksanaan Sema No 2 tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat” Jurnal Qadauna, Vol 5 No 1 (Desember 2023), h. 206
Husnul Andi, Marilang, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam” Jurnal Qadauna, Vol 5 No 3 (Agustus 2024), h. 512
Ishak Nurfaika, Kurniati dkk, “Implementasi Hukum Islam dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Jurnal Qadauna, Vol. 6 No 1 (Desember 2024), h. 136
Khaerah Ummul, Izza Ibnu,”Analisis Maqashid Syariat terhadap penetapan isbat Nikah bagi Suami yang telah meninggal dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba No 64/Pdt.p/2020/PA.Blk), Jurnal Qadauna, Vol 4 No 1 (Desember 2022), h. 154
Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, ‘Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian’, Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law, vol. 2.2 (2022), h. 117
Murniasih, Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Vol 1, No 1, (2022), h. 6-7
Novriannisya Siti, Andi Natsif Andi Fadli, “Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai bentuk kekerasan menurut Hukum Perlindungan Anak”, ALDEV, Vol.4 No 2 (Agustus 2022). h 326
Suleman Frangky, pandangan Hakim terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tondano, vol 1, No 1, (2021), h. 20
Wulandari, Alwi Zulfahmi, dkk, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang dampak Penelantaran Anak akibat Perceraian” Jurnal Qadauna, Vol. 3 No.3, (Agustus 2022), h. 474
Wahyudin Muhammad, Jamal Jamil Jamal Muhammad, “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 tentang penanganan Anak terlantar oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa, Jurnal Qadauna, vol. 2 No 1(Desember 2020), h. 16
Yunus Nurfadhila, Supardin, dkk, “Toxic Parents dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Jurnal Qadauna, Vol 5 No 3 (Agustus 2024), h. 512
Websites
Joni, Rifqi qowiyul iman, “Eksekusi putusan kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian”, (dasar hukum dan problematikanya), https://badilag.mahkamahagung go.id/, diakses pada tanggal 23 April 2025
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Republik Indonesi. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Wawancara
Bapak AW, Bapak BD, ‘Tokoh Masyarakat Jampu, Wawancara, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng (9 Juni 2025)
Ibu RR (45 Tahun), Tokoh Masyarakat Jampu, Wawancara, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng (8 September 2024)
Ibu LN (43 Tahun), Tokoh Masyarakat Jampu, Wawancara, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng (8 September 2024)
Massaressung (55 Tahun), Tokoh Masyarakat Jampu, Wawancara, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng ( 23 Oktober 2024)
